logo mahkamah agung website ramah difable

Pengadilan Agama Gunung Sugih

Prodeo

PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

 

A. DASAR HUKUM

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

B. PENGERTIAN

Layanan Pembebasan biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara dipengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan Pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberiman bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

C. PROSEDUR

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang berperkara sebagai berikut :

  1. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) datang ke Pengadilan Agama Kuningan mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (Gratis) bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan, baik secara tertulis atau lisan;
  2. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau Surat Keterangan Sosial lainnya seperti:
  • -      Kartu Keluarga Miskin (KKM)
  • -      Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
  • -      Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
  • -      Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
  • 3. Permohonan Penggugat/Pemohon yang diajukan bersama syarat berperkara secara Prodeo itu diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang Insidentil atau sebelum dilakukan sidang pemeriksaan pokok perkara;
  • 4. Jika dalam sidang Insidentil tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon berperkara secara Prodeo, maka Penggugat/Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara. Akan tetapi, jika permohonan Penggugat/Pemohon tidak dikabulkan, maka Penggugat/Pemohon harus membayar panjar biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1, dan uang tersebut dibayar melalui Bank BRI;
  • 5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara akibat tidak dikabulkannya permohonan Prodeo ini berlaku dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela, dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka Gugatan/Permohonan nya di coret dari daftar perkara;
  • 6. Perihal permohonan beracara secara Prodeo ini, dapat diajukan pula pada tingkat banding dan kasasi. Dan masing-masing tingkatan tersebut Penggugat/Pemohon tetap harus melampirkan lagi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat secara tersendiri atau surat keterangan sosial lainnya seperti ketika mengajukan permohonan Prodeo pada Peradilan Tingkat Pertama.

 

  • Info Perkara

  • Statistik Perkara

  • Laporan Perkara

-->

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI

TypographySistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dibangun dalam rangka menunjang terselanggaranya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

Komunikasi Data Nasional

TypographyKominukasi Data Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk akurasi data.

Kunjungi

Direktori Putusan

TypographyDirektori Putusan merupakan salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA , dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.

Kunjungi

SIKEP

TypographySistem Kepegawaian Mahkamah Agung RI dibangun untuk membantu admin Kepegawaian dalam mengelola data Pegawai.

Kunjungi

SIMPEG

TypographySistem Informasi Kepegawaian Badan Peradilan Agama yang merupakan aplikasi backup SIKEP Mahkamah Agung.

Kunjungi

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi